Melacak Kemunculan Zionis dan Pelanggaran HAM di Bumi Palestina

Melacak Kemunculan Zionis dan Pelanggaran HAM di Bumi Palestina

Oleh

M. Abdurachman. Rachimi

Hak- hak asasi manusia merupakan hal yang sering “diangkat” dalam kancah hubugan internasional, terlebih lagi telah masuk sebagai pokok-pokok utama yang sangat ditekankan di dalam piagam PBB dan Deklarasi Internasional HAM. Hak mendapatkan kehidupan yang layak, kemerdekaan yang utuh, kesejahteraan, keamanan termasuk dasar-dasar hak asasi manusia yang perlu diberi perhatian penuh. Akan tetapi meskipun hukum-hukum internasional yang mengacu kepada pemberlakuan HAM tersebut telah disepakati dan dijadikan sumber acuan bersama dalam menjalin hubungan internasional, masih banyak terjadi tragedi kemanusiaan yang dapat disaksikan dengan jelas, ironisnya hal itu terjadi secara terus menerus di depan mata tokoh-tokoh penggagas HAM tanpa memberikan reaksi terhadap semua itu, bahkan sebagian dari mereka memainkan peranan dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina merupakan bukti kongkrit. Penindasan, penganiayaan, pembunuhan, perampasan hak milik dan pengusiran orang-orang Palestina dari tanah air mereka yang terjadi sejak puluhan tahun lalu merupakan sebagian kecil pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim zionis.

Istilah zionisme berasal dari bahasa Ibrani yang berarti batu, maksudnya adalah batu bangunan istana yang didirikan nabi Sulaiman as di Al- Quds. Dalam perkembangannya, kata ini kemudian dijadikan suatu ideologi bangsa Yahudi dengan misi mendirikan Israel raya dan menjadikan Al- Quds sebagai ibu kotanya.

Pada saat gong perang dunia pertama mulai ditabuh, keterkaitan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia dengan gerakan zionisme semakin kuat, hal itu menjadi pemicu penandatanganan deklarasi Balfour yang berbuntut dengan terbentuknya rezim zionis di bumi Palestina.

Proses pembentukan negara zionis di Palestina semakin “licin” setelah mendapatkan dukungan dari negara-negara kolonialis Eropa, hal itu terjadi karena beberapa faktor. Pertama, untuk menjaga kepentingan negara-negara Eropa di kawasan Timur Tengah, mengingat wilayah Palestina terletak di pusat pemerintahan otoman dan dekat dengan terusan Suez dan Mediteranian. Kedua, Keberhasilan zionis dalam mencari simpati masyarakat Eropa dengan cara membesar-besarkan tragedi Holocaust ( pembantaian masal yang dilakukan Nazi atas bangsa Yahudi, red ).

Dengan mendapatkan dukungan dari negara-negara eropa, zionis serta merta melakukan tindakan-tindakan jitu demi terwujudnya cita-cita mereka dalam membentuk Israel raya, di antaranya adalah mengadakan imigrasi besar-besaran umat yahudi dari seluruh pelosok dunia ke Palestina dan berusaha mengusir warga palestina dari negeri mereka dengan cara menciptakan suasana yang mencekam, serta meyakinkan orang-orang yahudi bahwa kembalinya mereka ke Palestina merupakan sebuah “tujuan suci” dan perang yang dilancarkan untuk mencapai tujuan ini adalah sebuah “perang suci”.

Sejak saat itu warga Palestina menjadi “orang asing di rumah sendiri”, tidak mendapatkan kebebasan, selalu diteror, rumah-rumah mereka digusur, dipekerjakan sebagai “budak modern” oleh perusahaan-perusahaan Israel dengan gaji yang amat rendah. Tragedi kemanusiaan yang sangat akut pun benar-benar terjadi di negeri penuh sejarah bagi tiga agama samawi yang tersisa saat ini. Indikasi dari hal itu adalah dengan adanya pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh tentara zionis terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. Sebut saja pembantaian Deir Yassin pada tahuin 1948, pembantainan di desa Qibya pada tahun 1958, pembantaian di kamp pengungsian Sabra dan Shatilla serta pembantaian keji lainnya yang dirasaklan oleh penduduk sipil Palestina hingga saat ini.

Tindakan keji, brutal, dan tak berprikemanusiaan itu tidak membuat surut keberanian orang palestina dalam melawan agresor tentara zionis. tokoh-tokoh palestina pun bangkit memimpin perjuangan kemerdekaan tanah air mereka, hingga banyak dari mereka menjadi syuhada, seperti Abu Salameya, Abu Jandal, Abdul Basith Audah, Imad Aqil, syeikh Ahmad Yasin dan Abdul Aziz ar-Rantisy serta sejujumlah tokoh gagah berani lainnya. Perlu digaris bawahi bahwa rakyat Palestina yang lemah itu hingga saat ini bisa dikatakan “menang” dalam perang psikologi karena sebesar apapun kekejaman dan penindasan zionis, mereka tetap melakukan perlawanan. Intifadah merupakan bukti nyata tentang hal tersebut. Betapa tidak, rakyat palestina dari yang tua hingga yang muda, dari orang dewasa hingga anak kecil melakukan perjuangan dengan bersenjatakan batu-batu melawan pasukan siap tempur bersenjatakan peluru, roket, bahkan rudal. Allahu akbar!……. ini adalah salah satu potensi besar dalam perjuangan kemerdekaan tanah Palestina.

Penyebab terjadinya tragedi kemanusiaan yang amat memprihatinkan ini bukanlah Yudaisme atau Yahudi, akan tetapi ideologi rasis Zionis dan pemeluk setianya yang tersebar di penjuru dunia dan bahkan ada yang menempati posisi-posisi penting di pemerintahan negara-negara maju seperti negeri paman sam Amerika Serikat. Semua tragedi itu tak lepas dari akibat penerapan ideologi Zionis oleh pemimpin-pemimpinnya. Adalah Zionisme yang menyebabkan tentara Israel melakukan pembantaian Qazaza yang menyebabkan tewasnya beberapa anak kecil, penembakan membabi buta terhadap rakyat sipil tak bersenjata, pembantaian jamaah sholat subuh di mesjid Ibrahim, panghancuran rumah-rumah warga Palestina, serta melakukan perbuatan bejat yang jelas-jelas telah melanggar hak-hak asasi manusia.

Seluruh dunia mengutuk kekejian zionis tersebut, ada beberapa cendikiawan muslim, nasrani bahkan yahudi mengutuk dan mengecam kebijakan zionis pemerintahan Israel ini, tak ketinggalan pula berbagai akademisi di universitas-universitas Israel seperti Bait-Hallahmi, Noam Chomsky dan beberapa tokoh yahudi lainnya yang mengkritik habis atas kebiadaban tentara-tentara zionis itu.

Bahkan ada kalangan akademisi Yahudi yang bernama “sejarawan baru,” telah membongkar “kebohongan suci” yang mana telah lama diterapkan ke dalam kebijakan resmi zionis. Tom Segev, misalnya, salah satu anggota paling penting dari “sejarawan baru”, mengemukakan hal berikut ini mengenai sejarah resmi Israel: ” Hingga saat ini, kita tidak mempunyai sejarah negara ini (Israel, red) yang sebenarnya, selain mitos.” (Jonathan Mahler, “Uprooting the Past – Israel’s New Historians Take a Hard Look at Their Nation’s Past http://www.linguafranca.com) Pada hakekatnya hal senada pernah disuarakan oleh beberapa cendekiawan Muslim, akan tetapi kebenaran sejarah tersebut semakin terungkap setelah diperkuat dengan pernyataan orang-orang Yahudi dan akademisi Kristen yang mencoba menilai kembali sejarah dengan sudut pandang yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan apa pun.

Entah sampai kapan pengikut dan penganut ideologi rasis Zionis ini eksis dalam praktek pelanggaran HAM di dunia internasional, khususnya di bumi Palestina. Akan tetapi selama kekuatan zionisme ini masih menjamur di berbagai aspek dan mengganggu stabilitas keamanan maka ia harus “dibasmi” tanpa sisa. Perjuangan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Palestina saja akan tetapi perlawanan ini harus dilakukan bersama-sama oleh setiap orang yang memiliki hati nurani dan berjiwa bersih tanpa memandang bangsa, agama, ras dan golongan. Peperangan ini bukan hanya di medan pertempuran, akan tetapi di kancah politik, ekonomi, budaya dan berbagai aspek lainnya juga perlu dilakukan.

Demokrasi Agama; Menuju civil society

Pendahuluan.

Dalam menjalani bahtera kehidupan ini komunitas manusia membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang dapat mengatur mereka demi mencapai kabahagian bersama. Dengan demikian maka akan terbentuk negara demi mewujudkan harapan mereka.. Menurut Roger H. Soltau: “Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat” (The state is agency or authority managing and controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community).

Setiap manusia menginginkan suatu nagara yang makmur, maju dan memberikan keamanan kepada setiap warga negaranya. Dunia perpolitikan makin meluas, berbagai sistem pemerintahan telah diterapkan dalam jangka kurun waktu yang amat panjang. Pergantian sistem pemerintahan terus terjadi, pencarian sistem yang tepat untuk wilayah tertentu terus diadakan.

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang banyak menyedot perhatian para negarawan. Ia telah menjadi suatu sistem pemerintahan yang disanjung dan diberi legitimasi “baik” oleh beberapa negara dunia. Tak heran banyak negara-negara maju berkiblat padanya.

Permasalahannya sekarang adalah apakah demokrasi itu layak pakai di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim? Haruskah kita sebagai umat Islam membentuk pemerintahan Islam? Apakah demokrasi selaras dengan ajaran Islam? Sistem pemerintahan apakah yang ideal diterapkan di Indonesia? Dalam artikel ini penulis berusaha menguraikannya secara eksplisit.

Demokrasi dan Kemunculannya.

Demokrasi adalah (bentuk atau sistem) pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Atau sering didefinisikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga berarti : gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Intinya dalam negara demokrasi seluruh rakyat diharapkan mendapatkan hak-hak yang sama dan tak ada tindakan diskriminatif terhadap kelompok atau golongan tertentu, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demokrasi mulai berkembang pada abad ke tujuh belas dan delapan belas Masehi. Kehadirannya sebagai respon atas tindakan absolutisme raja-raja dan kaum feodal saat itu. Perbedaan perlakuan antara kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (rakyat sipil), ketidakadilan, perlakuan yang sewenang-wenang terhadap rakyat jelata, membuat masyarakat Eropa menghendaki adanya persamaan derajat, penegakan keadilan, kebebasan berekspresi dan berpendapat serta perlakuan sama dihadapan hukum tanpa pilih kasih.

Tindakan penguasa yang sewenag-wenang itu tentu didukung bahkan didalangi oleh para pemuka agama. Gereja memiliki hak penuh dalam mengatur seluruh lini kehidupan masyarakat kala itu. Otoritas gereja yang menghukum ilmuan seperti Galileo Galilei karena mengekspose teori “Heliocentric” bahwa matahari adalah pusat tata surya dapat dijadikan tamtsîl atas “tangan besi” gereja. Pada dasarnya itu semua dilakukan untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan gereja yang mempunyai doktrin infallibility (baca : tidak pernah salah). Berbagai hal yang dapat menggoyahkan otoritas dan legitimasi gereja dianggap sebagai “Heresy” (baca : kafir) dan dihadapkan ke mahkamah inquisisi, maka tak heran jika saat itu muncul paham liberalisme yang berusaha memisahkan agama dengan negara.

Puncak dari kekecewaan rakyat terhadap penguasa ditandai dengan meletusnya revolusi Prancis pada abad ke 18. Dengan demikian maka ortodoksi gereja yang dikooptasi para raja semakin lama semakin melemah, sampai pada akhirnya terwujud tatanan negara demokratis yang dapat menciptakan masyarakat madani di Eropa kala itu.

Sejarah demokrasi dalam perkembangan Islam

Manusia yang telah “dianugrahi” aqal dan nafsu dipercaya oleh Tuhan menjadi khalifah-Nya di Bumi ini dengan misi menjaga bumi dari kerusakan yang dahsyat. Tentu untuk menjadi balance antara ke dua kekuatan yang dimiliki manusia tersebut Agama adalah jawabannya. Oleh karena itu Allah mengutus rasul-rasul-Nya guna menyebarkan ajaran yang menjadi pelita manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Islam merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Dengan berpedoman pada Al- Qur’an dan As Sunnah maka Islam mempu menjawab tantangan zaman semenjak kemunculannya, zaman ini hingga yang akan datang. (Muhammad Abdulbasir Khadiri : 2003).

Relasi agama dan negara (politik) memang selalu menarik untuk dikaji dan dibahas. Agama mengandung sejumlah moralitas yang dapat menjadi landasan epistemologis guna membangun civil society. Demikian halnya dengan politik yang merupakan wadah penyalur aspirasi rakyat guna menyampaikan nilai-nilai demokarasi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi yang saat ini diagung-agungkan oleh negara-negara Barat, bahkan menjadi andalan yang “ditularkan” di negara-negara Timur tidak terelakkan, karena keberadaannya merupakan suatu anugerah yang dapat merubah nasib orang-orang Eropa, membawa mereka dari Medieval Europe atau The Dark Ages of Europe menuju enlightenment ( Baca : Zaman pencerahan)

Sebenarnya elemen-elemen demokrasi itu telah ada sejak masa perkembangan Islam. Fenomena ini nampak dari sikap adil, musyawarah, kebebasan berekspresi, persamaan dan penegakan hukum tanpa pilih kasih serta perlindungan hak-hak warga yang telah diteladankan oleh nabi Muhammad Saw dan terbukti dengan terbentuknya Piagam Madinah saat itu yang melambangkan masyarakat pluralistik yang demokratis. Hal itu pun dalam dataran praktisnya dilestarikan oleh para sahabat yang menjadi khalifah setelah beliau wafat.

Pemilihan khulafarasyidin yang tidak menganut sistem turun temurun juga bisa menjadi bukti konkret adanya pemerintahan demokrasi kala itu. Padahal negara-negara di dunia saat itu banyak yang menggunakan sistem monarchi. (Romawi dan Persia)

Sistem suksesi khalifah pertama, Abu Bakar yang melalui pemilihan langsung dari rakyat secara lonjong di kediaman bani Sai’dah kemudian berlanjut pada khalifah kedua, Umar bin Khathab yang terpilih berdasarkan waliy al-‘ahdi, setelah wafatnya Umar bin Khathab maka kekuasaan berikutnya dilanjutkan oleh khalifah ke tiga yaitu Usman ibn Affan yang terpilih bukan berdasarkan nepotisme akan tetapi beliau terpilih melalui proses tim formatur yang jujur dan adil bentukan khalifah Umar bin Khathab. Sedangkan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib terpilih melalui proses pemilihan secara langsung dari rakyat kala itu. (Muahammad Said Ramadhan Al Bûthi : 2006)

Dengan demikian jelas elemen demokrasi telah ada sejak15 abad silam seiring dengan munculnya Islam sebagai penyelamat manusia dengan misi Rahmatan Lil Alamien. Relevansi Demokrasi dan Agama (baca : Islam)

Jika dilihat dari basis empiriknya agama dan demokrasi memang memiliki perbedaan. Agama berasal dari wahyu Tuhan yang disebarkan lewat para utusan-Nya dan disyiarkan kepada umat manusia, sedangkan demokrasi itu sendiri berasal dari olah pikir manusia.

Meskipun agama memiliki perbedaaan dengan demokrasi tetapi tidak ada alasan melarang agama untuk berdampingan dengan demokrasi, karena demokrasi dan agama memiliki misi yang sama yaitu menciptakan kehidupan yang makmur dan layak bagi umat manusia.

Dalam perspektif Islam, elemen-elemen demokrasi meliputi kebebasan (al-hurriyyah), musyawarah (al-syura), keadilan (al-‘adalah) dan persamaan derajat (al-masawah) Pertama, kebebasan (al-hurriyah) artinya, setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang itu masih dalam karidor “kewajaran” yang dilakukan dengan cara baik dan bijak dalam rangka menegakkan amal ma’ruf nahi mungkar .

Hal itu amat penting sekali untuk diterapkan ditengah-tengah warga negara dengan fungsi sebagai “kritik dan kontrol sosial”. Yang berbahaya adalah jika kebebasan itu dibelenggu oleh para penguasa atau orang-orang “kuat” maka tindakan diskriminatif, penindasan, ketidakadilan akan semakin merajalela dan yang menjadi korban adalah masyarakat lemah.

Kedua, Musyawarah (asyura) merupakan suatu sistem pengambilan keputusan yang berpedoman pada “suara bersama” dalam artian melibatkan beberapa orang dalam mengambil keputusan bagi kepentingan bersama. Dalam hal ini Allah menegaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an. Allah berfirman : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (QS. 3:159). Dalam ayat lain Allah berfirman : Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi seruan tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan ) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizeki yang kami berikan kepada mereka. (QS.42:38). Oleh karenanya musyawarah merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mengambil keputusan tak ada seorang pun yang boleh meninggalkannya. (Farid Abdulkhalik : 1998).

Tindakan bermusyawarah juga merupakan bentuk pemberian penghargaan terhadap orang lain karena mereka dapat berpartisipasi dalam memutuskan suatu keputusan, sehingga mereka akan lebih bergairah dalam melaksanakan keputusan tersebut.

Dalam praktik kehidupan umat Islam di masa awal perkembangan Islam, lembaga yang dikenal sebagai pelaksana musyawarah saat itu adalah ahl halli wa-l’aqdi. Lembaga ini menyerupai tim formatur yang bertugas memilih para khalifah.

Ketiga, keadilan (Al-‘adalah) artinya dalam penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan bijaksana, tanpa pilih kasih dan pandang bulu, tidak ada unsur kolusi dan nepotisme, setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama, meskipun terdapat perbedaan fisik, keyakinan, bahasa, budaya atau pun status sosial. Karena urgennya keadilan bagi kehidupan manusia Allah berfirman dalam Al- Qur’ an yang berbunyi: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.(QS. 16:90). Dalam ayat lain Allah pun berfirman : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. (QS.5:8) Begitupun Allah berfirman dalam surah An-Nisaa’ ayat 58 : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Keempat, Persamaan derajat, egalitarian ( al-Masawah). Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih mulia dan tinggi dari pada yang lain sehingga bertindak sesuka hatinya dan memaksakan kehendaknya.

Penguasa memiliki “derajat” sama dengan rakyat jelata, oleh karenanya penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, penguasa tidak boleh berlaku otoriter dan mementingkan diri sendiri yang buntutnya adalah penindasan terhadap rakyat. Persamaan derajat ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari hegemoni penguasa atas rakyat.( Farid Abdul khalik : 1998 )

Allah berfirman: Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. ( QS. Al- Hujarat ayat 13)

Jika suatu Negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip demokrasi di atas yang amat relevan dengan ajaran Islam tersebut dan merupakan “tata krama” berpolitik dalam bingkai ajaran nabi Muhammad maka pemerintah akan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dus dengan demikian roda pemerintahan akan berjalan dengan setabil, sehingga terciptalah masyarakat madani yang sejahtera.

Demokrasi; idealkah untuk diterapkan di Indonesia?…

Demokrasi berpijak pada landasan epistemologis kesepakatan-kesepakatan bersama demi kepentingan bersama (membangun kesalehan sosial) menuju terciptanya kesejahteraan dan ketentraman setiap orang (kesalehan individu). Pada titik inilah hukum sosial berlaku guna melindungi hak-hak individu masyarakat yang dibangun secara trasparan dan rasional sebagai kontrol sosial. Sehingga setiap orang bisa mendapatkan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang adil.

Demokrasi sebagai sistem bernegara tidak bisa kita pungkiri kebenarannya. Apa lagi untuk bersikap “acuh tak acuk’ terhadap fenomena tersebut. Tinggal kita memilah dan memilih demokrasi bagaimana yang hendak kita terapkan, khususnya di Indonesia.

Demokrasi yang berkembang di suatu wilayah tentu memiliki perbedaan dengan demokrasi yang diterapkan di wilayah lain. Hal itu terjadi karena demokrasi mengalami proses “pribumisasi” atau kontekstualisasi. Dengan cara itu demokrasi disesuaikan dengan struktur budaya dan tradisi serta kultur masyarakat setempat, sehingga memungkinkan terciptanya proses akomodasi atau adaptasi timbal balik.

Jelas pelaksanaan dan perkembangan sistem Demokrasi dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh budaya di wilayah tersebut. Lantas demokrasi bagaimana yang ideal diterapkan di negara-negara muslim khususnya Indonesia?

Menurut hemat saya kita tidak membutuhkan negara Islam ataupun sekular yang terlalu over action memusuhi agama, akan tetapi yang kita butuhkan adalah suatu ideologi yang tidak menyatukan antara agama dan negara, tetapi tidak juga memisahkannya, sehingga keduanya dapat selaras dan berjalan beriringan tanpa ada pertentangan. Fenomena ideologi ini dikenal oleh tokoh pemikir Iran Abd Karim Soroush yang disebut sebagai “Demokrasi Agama”, yakni demokrasi yang selaras dengan ajaran-ajaran agama.

Dengan menerapkan demokrasi agama (baca: Islam) di negara-negara muslim maka akan terbentuk negara Islami, dalam artian kebijakan-kebijakan pemerintah selaras dengan syariat Islam dan tetap berpedoman pada kebebasan (al-hurriyyah), musyawarah (al-syura), keadilan (al-‘adalah) persamaan derajat (al-masawah) sehingga perlakuan diskriminatif di tengah-tengah warga negara dapat dihindari, jika itu terjadi maka akan terbentuk civil society yang diharapkan setiap warga negara. Setiap orang akan melaksanakan ajaran tuhan dengan kesadaran tanpa adanya paksaan, titik inilah yang harus kita tekankan kepada setiap muslim sehingga kesalehan individu dan kesalehan sosial sama-sama berjalan dengan baik.

Penutup.

Jika demokrasi dapat sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, maka demokrasi layak untuk menjadi sistem pemerintahan negara muslim. Oleh karenanya membentuk negara yang demokratis menjadi sebuah keharusan bagi negara-negara muslim saat ini, bahkan penulis berani mengatakan bahwa itu adalah “perintah” Allah yang harus dilaksanakan. Allahu’alamu wissawab.

Kairo, 24 Agustus 2006